LEMBAHTARI bergerak cepat. Mereka melapor ke DPRK Aceh Tamiang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Polda Aceh. Namun, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRK pada awal 2023 tak membuahkan hasil. “Wakil rakyatnya cuci tangan,” kata Sayed getir.
Satu tahun lamanya LembAHtari menunggu, hingga akhirnya Polda Aceh mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/59.a/II/RES.2.2/2024, dan kemudian meningkatkan statusnya menjadi penyidikan.
Tim Subdit II/Fismondev Ditreskrimsus Polda Aceh turun langsung ke lokasi, memeriksa 18 orang petani korban dan memanggil Wagirun untuk klarifikasi.
“Ini bukan sekadar gagal tanam, ini dugaan manipulasi sistem pembiayaan syariah,” ujar Sayed. “Ada indikasi kuat uang rakyat Aceh sebesar Rp1 miliar menguap begitu saja.”
Manajemen Bank yang Tutup Mata.
PERTANYAAN besar kini tertuju pada pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Aceh Tamiang. Mengapa pembiayaan tetap dijalankan padahal lokasi penanaman berada di kawasan hutan dan masa pandemi yang menghambat produksi?.
Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa setiap pegawai atau manajemen bank yang lalai dalam memastikan kepatuhan prosedur dapat dipidana penjara hingga delapan tahun dan denda Rp10 miliar.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
