“Kalimat itu kecil, tapi getarannya besar. Bagi Aceh, itu seperti menertawakan luka yang belum sembuh,” ujar Dr. Usman Lamreung, M.Si, Direktur Lembaga Emirates Development Research (EDR), ketika ditemui redaksi mediaaceh.co.id.
MoU Helsinki; Lembar Damai, Bukan Jargon Politik.
USMAN berbicara dengan tenang, tapi setiap katanya mengandung daya ingat sejarah. “MoU Helsinki bukan dokumen politik biasa. Ia adalah pagar yang menjaga darah agar tak kembali tumpah,” ucapnya.
Perjanjian yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005 itu menutup lebih dari tiga dekade konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia.
Di baliknya, ada deretan nama korban; warga sipil, perempuan, anak-anak, dan pejuang yang gugur tanpa nama.
“Tanpa MoU itu, Aceh tak akan punya ruang untuk bernapas. Jangan jadikan MoU sebagai bahan olok-olok politik,” kata Usman.
Bagi masyarakat Aceh, perjanjian itu adalah fondasi perdamaian dan harga diri. Menyentuhnya dengan nada sinis berarti mengusik fondasi rumah bersama yang dibangun di atas luka.
“Kembali ke NKRI”? Kami Tak Pernah Pergi. Yang paling melukai, kata Usman, adalah kalimat “kembali ke NKRI.”
“Kami sudah kembali secara bermartabat lewat MoU Helsinki. Kawan-kawan kombatan sudah meletakkan senjata, sudah mengakui NKRI. Apa lagi yang harus kami buktikan?”
Ucapan itu, menurutnya, menunjukkan ketidaktahuan sebagian elite Jakarta terhadap makna rekonsiliasi Aceh.
“Kalau ingin menegur elite lokal yang gagal, silakan. Tapi jangan bawa-bawa MoU, karena MoU bukan kambing hitam dari kegagalan pembangunan,” tegasnya.
Politik Tanpa Empati, Damai Tanpa Makna.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
