Perdebatan Plt Kabag Barjas semakin memanas, saat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang ikut menyikapi persoalan tersebut.
“Jabatan Plt Kabag Barjas saat ini, telah melanggar PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut jabatan Plt Kadis atau Kabag maksimal 6 bulan. Sedangkan Haroun sudah menjabat sebagai Plt Kabag Barjas merangkap jabatan Kasusbag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sejak 07 Febuari 2020,” kata Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, ST. Dalam bincang singkatnya di Karang Baru.
Suprianto menyebutkan, jabatan Kabag Barjas pada Setdakab Aceh Tamiang sangat penting untuk didefinitifkan. Apalagi jabatan tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat besar dalam proses lelang tender pada Kabupaten Aceh Tamiang.
“Karena lebih satu tahun di Plt-kan dan diduga menyalahi aturan, pihaknya meminta Bupati Aceh Tamiang untuk mendefinitifkan jabatan Kabag Barjas Aceh Tamiang,” ungkap Politisi Gerindra ini.
Apalagi akhir-akhir ini, kata Suprianto, kinerja Plt Kabag Barjas sangat disorot masyarakat karena ditengarai telah terjadi proses tender yang tidak transparan. Ditambah lagi, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, pada tahun 2020 ada beberapa proyek yang bermasalah baik mutu kualitas dan proses lainnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
