Untuk dapat mengakses bantuan tersebut, masyarakat diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif.
Di antaranya, mengajukan surat permohonan penarikan dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), serta melampirkan dokumen identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Selain itu, bukti kepemilikan lahan yang sah juga harus disertakan guna memastikan bahwa bangunan yang diperbaiki berdiri di atas tanah yang legal dan tidak dalam sengketa.
Penerima bantuan juga diwajibkan menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang memuat rincian kebutuhan material bangunan dan biaya tenaga kerja.
RPD tersebut menjadi acuan bagi pihak perbankan dan tim teknis dalam melakukan pengawasan penggunaan dana.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerapkan sistem transaksi nontunai, di mana dana akan ditransfer langsung dari rekening penerima ke rekening toko bangunan yang dipilih.
Penerima bantuan diberikan kebebasan untuk menentukan toko bangunan, selama mekanisme pembayaran tetap mengikuti sistem yang telah ditetapkan.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.
Bagi warga yang telah melakukan perbaikan rumah secara mandiri sebelum bantuan disalurkan, pemerintah tetap memberikan kesempatan untuk mendapatkan penggantian biaya.
