Bagi Hilman, keabsahan Muktamar tidak hanya terletak pada tata tertib yang dibacakan, tetapi juga pada kepercayaan mayoritas muktamirin yang memberi mandat.
“Legitimasi Pak Mardiono lahir dari kesepakatan kolektif. Tentu ini menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan partai di tengah dinamika politik yang makin kompleks,” tegasnya.
Hilman menegaskan, sejarah panjang PPP tidak boleh tercerabut dari akar perjuangan para pendiri partai, termasuk ayahnya, Ismail Hasan Metareum, yang pernah memimpin PPP pada masa transisi politik di era Orde Baru.
“PPP punya basis kuat di umat. Jangan sampai kehilangan arah hanya karena ego elite. Harapan saya, kepemimpinan Pak Mardiono bisa merangkul semua pihak dan mengembalikan PPP ke jalur perjuangan umat,” katanya.
Ia juga menyinggung langkah politik ke depan yang harus lebih inklusif, terutama menghadapi kontestasi Pemilu 2029.
“PPP harus kembali hadir sebagai rumah besar, bukan sekadar kendaraan politik. Tantangan terbesar bukan hanya menjaga kursi di parlemen, tapi juga membangun kembali kepercayaan umat,” ujar Hilman.
Nama Mardiono sendiri bukan sosok baru. Ia sudah malang melintang di PPP sejak lama, bahkan sempat menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum usai diguncang konflik internal.
