Dia menduga, bila pondok ini dapat dipertahankan oleh pihak perusahaan, bukan tidak mungkin rumah ibadah sesungguhnya akan berdiri di areal pertambangan yang dimodali oleh pihak asing itu.
“Kebiasaan umat beragama di manapun mereka berada dan apapun agama mereka tentu akan mendirikan rumah ibadahnya secara umum dengan cara kecil-kecilan terlebih dahulu, kemudian akan mendirikan rumah ibadah mereka secara permanen sehingga bisa menimbulkan masalah, ini yang kita tidak mau,” kata Tabrani Atim.
Menurutnya, dalam pendirian rumah ibadah di atur berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.
Untuk mendirikan rumah ibadah di Aceh di atur oleh Pergub Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pendirian rumah ibadah.
Diantara syaratnya berdasarkan Pergub no 25 tahun 2007 tersebut Pasal 3 Ayat 2 huruf b berbunyi, dalam mendirikan rumah ibadah dalam satu desa mesti mendapat pernyataan dukungan 120 orang masyarakat dalam desa yang bersangkutan dengan membubuhkan tanda tangannya dan mendapat izin dari kepala desanya.
“Bila persyaratan awal ini tidak mereka dapatkan maka rumah ibadah (rumah do’a) ini adalah liar maka dapat di curigai ada misi terselubung,” demikian Tabrani Atim.(Maslow Kluet).
Halaman : 1 2
