TAPAKTUAN | MA — Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS membuka forum Musrenbang RKPK Aceh Selatan tahun 2026 di Aula Dinas Pariwisata Jalan T. Ben Mahmud Tapaktuan, Kamis, (27/3).
Hadir dalam pembukaan itu, Dandim Aceh Selatan Letkol (Inf) Faiq Fahmi, Kajari Aceh Selatan Indra Wijaya, SH, MH, Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan Ali Basyah, Ketua PN Tapaktuan dan Kepala Bappeda Aceh yang diwakili Kabid Perencanaan Bappeda Aceh Muhammad Ichsan.
Dalam sambutannya, H. Mirwan MS mengatakan, momentum Ramadan ini sangat tepat untuk membulatkan tekad untuk membangun Aceh Selatan yang maju dan produktif.
“Dukungan dari masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan pembangunan Aceh Selatan yang maju dan produktif,” katanya.
Di juga menyinggung tentang arah, kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2026 mendatang.
Menurutnya, prioritas pembangunan daerah tahun 2026 berdasarkan pada kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024-2026.
Adapun prioritas pembangunan dengan prioritas yakni, peningkatan pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi di sektor produktif (pertanian, perikanan, dan pariwisata).
Selain itu, memperluas akses pasar untuk produk lokal, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kemandirian fiskal, optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi belanja daerah berbasis kinerja.
Kepala Bappeda Aceh yang diwakili Kabid Perencanaan Muhammad Ichsan menyampaikan pemaparan tentang perencanaan yang ideal yang harus dilakukan oleh daerah.
Menurutnya, RKPD harus selaras dengan aturan yang ada dan sesuai dengan RPJMN dan RPJMA.
Dikatakan, empat katalisator yang menjadi landasan percepatan pembangunan Aceh antara lain mencari talenta yang berbakat (skill) SDM.
Visi misi Aceh juga memiliki sembilan program cepat (quick wins) antara lain JKA unggul, lumbung pangan dan penguatan Baitul Mal.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Aceh Selatan Masrizal, M. Si mengatakan, pelaksanaan Musrenbang didasarkan Inmendagri Nomor 52/2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah bagi daerah masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru.
Adapun jumlah peserta sebanyak 150 orang terdiri dari kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, mitra diskusi, tokoh perempuan, LSM, Ormas dan pihak terkait lainnya.
Tujuan kegiatan adalah untuk mendapatkan masukan dari OPD dan pihak terkait untuk bahan dalam Musrenbang yang segera dilaksanakan
Dia juga melaporkan, sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2026 antara lain,
PDRB perkapita diharapkan mencapai angka Rp. 28.478.078,39.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai angka 4,34% dan
Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka 11.50%.
Tingkat pengangguran terbuka diharapkan turun menjadi sebesar 3,6% dan indeks pembangun manusia (IPM) diharapkan mencapai 71,41 poin serta
gini rasio diharapkan dengan ketimpangan 0,295.
Dalam forum tersebut mengemuka isu strategis pembangunan Aceh Selatan tahun 2026 yakni, peningkatan Syariat Islam dan penguatan adat istiadat,
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,
peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan
pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana.(Maslow Kluet).
