DI ANTARA LUMPUR DAN AMANAH BANTUAN

Agusliayana Devita, S.STP, M.Si. Koordinator Tim Data dan Informasi sekaligus Jubir Pemkab Aceh Tamiang.

“Pendistribusian sembako per kecamatan dilakukan agar pengontrolan lebih mudah dan tidak terjadi tumpang tindih. Stok beras terbatas, tapi Insya Allah aman untuk beberapa hari ke depan. Yang terpenting, amanah dalam menyalurkan bantuan kepada warga yang paling terdampak.”

[Agusliayana Devita, S.STP, M.Si. Koordinator Tim Data dan Informasi sekaligus Jubir Pemkab Aceh Tamiang].

DI ANTARA Lumpur dan Amanah Bantuan serta di tengah sisa lumpur yang masih mengering di halaman rumah warga, aroma beras dari dapur-dapur darurat menjadi tanda kehidupan yang terus dipertahankan.

BACA JUGA...  Ayah Wa Bantu Korban Rumah Roboh Akibat Pohon Tumbang di Kota Panton Labu

Banjir bandang akibat bencana ekologi meteorologi tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga ujian besar bagi tata kelola bantuan kemanusiaan.

Di Aceh Tamiang, satu pertanyaan mencuat di tengah masyarakat: bagaimana memastikan bantuan sembako benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan?.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memilih jalan yang tak sepenuhnya mudah, namun dianggap paling terkendali.

BACA JUGA...  Di Hari Pertama Sekolah, Satuan Brimob Polda Banten Lanjutkan Pembersihan di SMA Negeri 1 Tanah Jambo Aye

Sistem distribusi bantuan sembako yang semula beragam [sebagian langsung diambil oleh desa, sebagian lagi melalui kecamatan] akhirnya dirombak. Keputusan ini bukan tanpa alasan.

Agusliayana Devita, S.STP, M.Si, Koordinator Tim Data dan Informasi sekaligus Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, mengungkapkan bahwa kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan potensi persoalan serius di lapangan.

BACA JUGA...  Menanam Asa Ekonomi Kerakyatan di Tanah Aceh Tamiang

“Awalnya memang sistem pembagian ada yang langsung diambil oleh masing-masing desa dan ada yang ambil per kecamatan,” ujar Devita.

Namun, di tengah situasi darurat, perbedaan jalur distribusi justru menyimpan risiko. Tumpang tindih penyaluran, ketidaktepatan sasaran, hingga potensi kecemburuan sosial antar warga menjadi ancaman nyata.