Untuk itu Razaliardi meminta agar Pj. Bupati Aceh Singkil dan P2K Kabupaten dapat dengan arif dan bijaksana melihat persoalan ini. Jangan sempat karena adanya segelintir orang yang menyampaikan aspirasi, lantas pemerintah membatalkan keputusan yang telah ditetapkan oleh BPKam.
Jika ini yang terjadi, lanjut Razaliardi, maka Ia khawatir nantinya akan banyak desa-desa lain yang melakukan hal yang sama dengan alasan yang dicari-cari dengan tujuan agar Pilkades ditunda.
Ia juga berharap pemerintah jangan sempat membuat keputusan yang keliru. Sebab katanya, hal tersebut akan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita ingini bersama.
“Kita semua tentu ingin kebijakan Pj. Bupati Aceh Singkil untuk melaksanakan Pilkades serentak tahun 2023 ini dapat sukses dan berjalan dengan baik. Tidak seperti tahun 2021 yang lalu hampir menimbulkan konflik SARA di kecamatan Gunung Meriah, sehingga berakhir dengan penundaan pemilihan kepala desa di Kampung Sanggaberu Silulusan,” pinta Razaliardi. [Fandi Perdana].
