“Nah, dalam hal ini jelas unsur masyarakat tidak terpenuhi semuanya meskipun mereka telah di undang secara tertulis oleh BPKam, tapi mereka tidak hadir semua, hanya sebahagian yang hadir. Sehingga atas dasar ini pulalah BPKam mengambil keputusan untuk menetapkan beberapa orang dari unsur aparatur kampung menjadi anggota P2K, itupun tidak semuanya anggota P2K itu dari unsur aparatur kampung, tapi sebahagian adalah dari unsur masyarakat kampung,” tegasnya.
Sedangkan mengenai keterlibatan Kepala Kampung Penjahitan dalam rapat pembentukan P2K saat itu adalah sebagai pihak yang di undang, bukan sebagai pihak pelaksana rapat.
“Selaku pihak yang di undang, ya pasti dong hadir untuk menghargai BPKam, apa lagi beliau kepala kampung. Masa tidak menghargai undang koleganya. Sudah keterlaluan itu jika ada kepala kampung yang tidak menghargai BPKam-nya,” ujarnya.
Razaliardi yang juga Dewan Pakar DPC Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Singkil ini menduga ada pihak-pihak tertentu ingin menggagalkan Pilkades di Kampung Penjahitan dengan maksud tertentu. Sehingga sengaja di cari-cari alasan yang hanya merupakan pembenaran agar Pilkades ini di tunda.
“Kalau hanya asal tuding menuding, saya juga bisa menuding. Jangan-jangan ada pihak tertentu yang ingin menggagalkan Pilkades serentak di Aceh Singkil ini. Tapi saya yakin itu tidak ada,” katanya dengan nada geram.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
