Aceh Tamiang bukan wilayah bebas dari persoalan itu. Sikap Tegas Kalaks BPBD; Negara Tidak Boleh Netral dalam Ketidakadilan, Kalaks BPBD Aceh Tamiang menegaskan, implementasi Kepmendagri ini tidak boleh dijalankan sebagai proyek fisik semata, melainkan sebagai kebijakan pemulihan sosial.
“Tugas BPBD bukan membagi bantuan, tapi memastikan keadilan kebijakan. Kalau negara netral dalam ketimpangan data, maka negara ikut melanggengkan ketidakadilan,” tegasnya.
Dalam perspektif kebencanaan modern, pemulihan pasca bencana tidak diukur dari jumlah rumah yang berdiri, tetapi dari; Keadilan distribusi, Ketepatan sasaran, Transparansi data, Legitimasi sosial kebijakan, Dan keberterimaan publik.
Kebijakan Konkret yang Harus Diambil BPBD Aceh Tamiang, Berdasarkan KEPMENDAGRI 300.2.8-168/2026, Kalaks BPBD Aceh Tamiang perlu mengambil langkah kebijakan strategis berikut; Audit Data Korban dan Rumah Rusak, Sinkronisasi data desa–kecamatan–kabupaten, Verifikasi ulang kategori RB, RS, RR, dan TMK, Validasi berbasis standar teknis, bukan administratif dan Publikasi data terbuka (open data bantuan).
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS INDEPENDEN
MELIBATKAN; BPBD, PUPR, Inspektorat, Aparatur desa, Pendamping sosial, Unsur akademisi/teknis.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
