“Dalam kondisi darurat, tidak boleh ada birokrasi yang menghambat keselamatan rakyat. Dana kampung harus menjadi alat penyelamat, bukan sekadar angka di atas kertas.”
[Irjen Pol (P) Drs Armia Pahmi, MH, Bupati Aceh Tamiang].
LUMPUR itu belum sepenuhnya kering ketika suara mesin ekskavator kembali meraung di sudut-sudut kampung Aceh Tamiang. Di balik bau tanah basah dan puing rumah yang terendam, ada denyut kerja yang tak boleh berhenti.
Negara [melalui pemerintah daerah, kementerian, TNI, Polri, hingga kampung] ditantang bukan hanya membersihkan sisa bencana, tetapi memastikan warga kembali hidup dengan martabat.
Bencana hidrometeorologi akibat Siklon Tropis Senyar pada 25 November 2025 telah memporakporandakan ruang hidup ribuan warga. Pemulihan bukan sekadar janji politik, melainkan kerja teknis, administratif, dan kemanusiaan yang harus terukur. Di sinilah kebijakan diuji di atas lumpur.
MEMBERSIHKAN LUMPUR, MEMBUKA JALAN HIDUP KEMBALI
- (Step by step kerja lapangan dan kelembagaan)
PEMULIHAN Aceh Tamiang dimulai dari satu pekerjaan paling dasar; membersihkan lumpur agar rumah kembali bisa dihuni dan ekonomi rakyat bisa bergerak. Namun kerja ini tidak sesederhana menyapu halaman.
