Sementara itu, sejumlah LSM di Aceh Selatan turut mendesak pemerintah daerah lebih terbuka kepada masyarakat. Mereka menilai transparansi diperlukan agar tidak muncul kecurigaan terkait penggunaan dana pemulihan bencana tersebut.
Koordinator For-PAS, Teuku Sukandi, meminta Pemkab Aceh Selatan membuka informasi secara rinci mengenai penggunaan dana TKD.
“Karena adanya kecurigaan publik, maka aspek transparansi dan akuntabilitas wajib dibuktikan Pemkab Aceh Selatan,” kata Teuku Sukandi.
Ia juga menyoroti dugaan adanya pekerjaan fisik periode sebelumnya yang kemudian diklaim sebagai capaian program tahun berjalan. Menurutnya, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan kondisi pekerjaan di lapangan.
Teuku Sukandi membandingkan langkah tersebut dengan Pemerintah Kota Subulussalam yang disebutnya berani membatalkan kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan dana TKD khusus.
Ia mengingatkan Pemkab Aceh Selatan agar menggunakan dana tersebut sesuai peruntukan, mengingat alokasi TKD khusus diberikan pemerintah pusat berdasarkan kondisi bencana yang dialami daerah.
“Pemkab Aceh Selatan tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk kepentingan di luar peruntukan bencana alam,” ujarnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
