Selain persoalan penggunaan anggaran, sejumlah pihak juga menyoroti kemungkinan adanya misalokasi dana transfer yang memiliki peruntukan khusus atau earmarked.
Menurut informasi yang diperoleh, penggunaan TKD untuk penanggulangan bencana harus berpedoman pada ketentuan pemerintah pusat, termasuk KMK Nomor 59 Tahun 2026 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.1084/SJ mengenai pedoman penggunaan TKD khusus tahun 2026.
Dana tersebut pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pemulihan akibat bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor dan angin kencang yang dipicu cuaca ekstrem serta curah hujan tinggi.
Seorang pejabat di lingkungan Pemkab Aceh Selatan yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengatakan, penggunaan dana tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan peruntukannya.
“Kecuali jika utang tersebut secara legal telah ditetapkan sebagai utang kegiatan bencana yang diakui dalam laporan keuangan yang telah diaudit,” ujarnya, pada media ini, Jum’at, (25/9).
Ia menambahkan, kepastian mengenai boleh atau tidaknya suatu pembayaran harus dilihat berdasarkan dokumen penganggaran, sumber dana, jenis kegiatan, serta ketentuan yang menjadi dasar penggunaan TKD tersebut.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
