Bulog memiliki mandat strategis sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 serta peraturan menteri terkait pengelolaan cadangan beras pemerintah, yang menekankan kewajiban menjaga stabilisasi pasokan dan harga di wilayah masing-masing. Dalam konteks ini, setiap kebijakan distribusi lintas provinsi seharusnya memastikan bahwa kebutuhan daerah asal tidak terganggu, dan cadangan tetap berada dalam batas aman.
Menanggapi kondisi ini, Diki Anaya, mahasiswa Universitas Malikussaleh, menilai bahwa pengiriman 4.000 ton beras dari Aceh ke Sumatera Utara pada saat harga beras di Aceh melonjak merupakan tindakan yang patut diaudit secara transparan.
Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui apakah kebijakan tersebut sesuai asas prioritas daerah. “Jika audit menemukan indikasi bahwa pengiriman ini memicu kelangkaan atau kenaikan harga, maka pejabat terkait di Kanwil Bulog Aceh layak dicopot,” tegas Diki Anaya, mahasiswa Universitas Malikussaleh, pada media lewat siaran persnya, Selasa, (12/8/2025).
Diki juga menekankan bahwa pemerintah Aceh tidak boleh bersikap pasif. Sebagai pemegang otoritas daerah, pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap Bulog agar kebijakan distribusi beras tidak mengorbankan kepentingan masyarakat Aceh. “Kedaulatan pangan adalah soal keberpihakan. Saat rakyat Aceh harus membeli beras dengan harga tinggi, setiap butir beras yang keluar dari provinsi ini harus bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.(R)
Halaman : 1 2
