TAPAKTUAN | MA — Bappeda Aceh Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (FKP RKPD) tahun 2026 di Aula Dinas Pariwisata Aceh Selatan Jalan T. Ben Mahmud Tapaktuan, Rabu, (26/2).
Acara di buka Bupati Aceh Selatan H. Mirwan yang diwakili Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Selatan H. Kamarsyah.
Dalam kesempatan tersebut, tampak hadir yang mewakili unsur Forkopimda antara lain dari Polres, Kodim dan Kejari Aceh Selatan.
Selain itu. sejumlah anggota DPRK Aceh Selatan dan staf Ahli Bupati, para Asisten Sekdakab, para Kepala OPD, BPS Aceh Selatan, Koramil Aceh Selatan, para camat, tokoh masyarakat (Tomas) dan jurnalis.
Sambutan tertulis Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS yang dibacakan Kamarsyah antara lain mengatakan, program pembangunan akan terlaksana dengan baik jika perencanaannya dari awal juga baik.
“Oleh karena itu, konsultasi publik RKPD ini menjadi sangat penting dalam menyusun perencanaan yang baik untuk tahun 2026 yang akan datang,” kata bupati.
Dia berharap agar perencanaan yang disusun mampu menjawab persoalan-persoalan kesejahteraan masyarakat melalui program peningkatan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Aceh Selatan Masrizal, memaparkan konsep RKPD tahun 2026 yang menitikberatkan pada arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan, antara lain,
mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kemandirian fiskal serta peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan infrastruktur.
Selain itu. pengembangan komoditi unggulan dan industri pariwisata dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.
Adapun sasaran prioritas pembangunan Aceh Selatan tahun 2026 adalah, meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Berikutnya, mewujudkan nilai-nilai syariat Islam dan budaya dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan meningkatnya keberdayaan koperasi dan UMKM, serta memperluas lapangan kerja adalah sasaran yang menjadi prioritas.
Adapun sasaran lainnya, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan intervensi lokal perubahan Iklim dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana alam,” kata Masrizal.(Maslow Kluet).
