Padahal ‘Adhesi’ bisa menjadikan Aceh Tamiang kaya dan makmur cukup memungkinkan. Yang terjadi berbanding ke bawah ‘Kohesi’ hanya untuk memakmurkan kelompok-kelompok tumbuh di sana.
Sumber Daya Alamnya di keruk, ‘luber’ keluar. Perusahaan perkebunan berbungkus Hak Guna Usaha (HGU) berkantor pusat di Medan.
Sementara rumah produksi mereka di Aceh Tamiang. Kenapa begitu? Ya karena pembiaran fasilitas ada pada perusahaan diberikan ‘Pemerintah’ tanpa kendali.
Memunculkan percikan bunga api ‘Oligarki’ kecil-kecilan. Menguras SDA di negeri ‘Plintau’. Cukup dan hentikan praktik liar yang akan mengakar jika dibiarkan.
Pada hakekatnya, seluruh rakyat Aceh Tamiang tak mau miskin, mereka semua ingin sejahtera di semua sektor ekonomi. Kata sejahtera hanya untuk mengantarkan persembahan politik praktis ke mulut ‘Singa’ kekuasaan.
Lantas bagaimana dengan pemerintahan yang baru saja terpilih, di Pemilukada yang baru saja berlalu dari kacamata politik praktis serta pemimpin terpilih?.
Banyak ‘Animo’ dan ‘Asabat’ pada pemerintahan terpilih, agar Aceh Tamiang bisa lebih maju dan berkembang kuat sekali.
Sebab Aceh Tamiang berada paling timur provinsi Aceh berbatas langsung dengan provinsi Sumatera Utara, pintu gerbang memasuki Aceh Darussalam [Pemerintah Aceh].
