Ia juga menantang pejabat di Jakarta untuk lebih memahami kekhususan Aceh sebelum mengeluarkan kebijakan yang bersifat memaksa.
“Kami di Aceh tidak butuh wacana basa-basi. Kebijakan sudah dibuat, tinggal dijalankan. Jangan lagi ada upaya Jakarta untuk mengangkangi hak-hak Aceh dengan dalih regulasi!” tutupnya.
Sikap tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat Aceh, yang selama ini merasa kebijakan barcode justru menjadi alat kontrol yang mempersulit akses BBM bersubsidi.
Kini, bola panas ada di tangan Pertamina: apakah mereka benar-benar menghormati kekhususan Aceh, atau tetap tunduk pada birokrasi pusat yang sering kali mengabaikan realitas di daerah?. [Umar Hakim].
