“Kalau hanya otonomi luas, itu bukan hal baru. Daerah lain di Indonesia juga bisa menuntut hal yang sama. Tapi Aceh mendapat pengakuan khusus berupa self-government—dan itu tertulis. Jadi pernyataan Juha jelas-jelas menyesatkan publik,” ungkap Abu Salam.
Ia juga mengkritik keras narasi Juha yang menyebut Malik Mahmud sebagai entry point karena cepat memahami realitas global.
Menurut Abu Salam, pernyataan itu seakan menegasikan peran kolektif GAM, terutama para kombatan di lapangan dan jaringan internasional yang ikut menekan agar perundingan menghasilkan kesepakatan bermartabat.
“Seolah-olah Malik seorang diri yang membuat semuanya berjalan. Itu narasi yang dilebih-lebihkan. Juha memang lihai bercerita, tapi sering tak sesuai fakta,” sindir Abu Salam.
Abu Salam juga menepis klaim Juha yang menyebut sebagian besar poin MoU sudah terealisasi.
Menurutnya, implementasi di lapangan masih jauh dari komitmen awal, terutama dalam hal hak politik lokal, pengelolaan sumber daya alam, serta penegasan status Aceh dengan self-government.
“Kalau Juha bilang MoU sudah 70–80 persen dijalankan, itu lagi-lagi omong kosong. Realitasnya, banyak poin krusial diabaikan. Bahkan UUPA yang disebut produk turunan, telah menggerus semangat MoU dengan tafsir sepihak pemerintah,” ujar Abu Salam.
