BANDA ACEH (MA)— Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan pentingnya percepatan transformasi digital, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Aceh Syariah Tahun Buku 2025 yang digelar di Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (13/4/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) menilai RUPS bukan sekadar agenda tahunan, tetapi ruang penting untuk mengevaluasi kinerja sekaligus merumuskan arah kebijakan perusahaan ke depan. Ia menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban Tahun Buku 2025 harus mencerminkan profesionalitas, integritas, serta tata kelola perusahaan yang semakin baik.
Menurut Gubernur, Bank Aceh Syariah memiliki peran vital dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Karena itu, setiap langkah dan kebijakan yang diambil harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperluas akses pembiayaan produktif.
Salah satu fokus utama dalam RUPS tersebut adalah pembahasan Rencana Bisnis periode 2026–2028. Di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi digital yang semakin cepat, Bank Aceh Syariah didorong untuk menyusun strategi yang adaptif dan visioner, termasuk memperkuat layanan berbasis digital serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.
Gubernur menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan zaman. Layanan perbankan harus semakin mudah diakses, cepat, dan aman, tanpa mengabaikan aspek perlindungan data serta keamanan dana nasabah.
Selain digitalisasi, perhatian juga diarahkan pada penguatan sektor riil melalui peningkatan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini dinilai sebagai tulang punggung ekonomi Aceh yang harus terus diperkuat agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memperluas basis ekonomi masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, manajemen bank, serta para pemegang saham di tingkat kabupaten/kota. Kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan Bank Aceh Syariah.
Sebagai bank daerah, Bank Aceh Syariah diharapkan terus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), meningkatkan manajemen risiko, serta menjaga kepercayaan publik sebagai lembaga keuangan milik daerah yang berlandaskan prinsip syariah.
Gubernur juga menyoroti pentingnya inovasi layanan digital agar Bank Aceh Syariah semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pengembangan aplikasi, sistem transaksi elektronik, hingga perluasan layanan digital banking menjadi langkah strategis yang harus terus dipercepat.
“Semoga RUPS ini menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan Bank Aceh Syariah dan pembangunan ekonomi Aceh,” ujar Muzakir Manaf.
RUPS tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP., MPA, Direktur Utama Bank Aceh Syariah Fadhil Ilyas, jajaran dewan komisaris dan direksi, serta para pemegang saham yang terdiri dari bupati dan wali kota se-Aceh.
Forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat arah kebijakan Bank Aceh Syariah ke depan, seiring tuntutan transformasi digital dan kebutuhan peningkatan layanan keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh. (ADV)
