Ironisnya lagi tahun 2024 ini, BPKS hanya mengelola anggaran 65 miliar dan kabarnya tahun 2025 hanya 53 milyar, gaji pegawai dan belanja lainnya sudah habis, mau bangun apa dengan anggaran sudah sangat sedikit. “Makanya kita berharap ada kepala BPKS yang ditunjuk mampu membuat gebrakan,” Pungkas Usman, yang juga peneliti di Emirates Development Research (EDR).
BANDA ACEH | mediaaceh.co.id – Aktivis Pemerhati Kebijakan Pembangunan Pemerintah dan Sosial dari Civitas Akademisi Universitas Abulyatama Aceh. Dr. Usman Lamreung, MSi menyebut; kalau penunjukan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dilakukan non prosedural dan lebih pada kepentingan aspek politik, tidak dilakukan secara terbuka.
Buktinya, Dewan Kawasan Sabang (DKS) melakukan perombakan manajemen pimpinan BPKS (Kepala dan Wakil Kepala). Penunjukan dan pergantian pimpinan manajemen BPKS memang sudah harus dilakukan oleh Dewan Kawasan Sabang. Selama ini pimpinan masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) belum definitif yakni Martunis.
Seyogianya Penjabat (PJ) Gubernur Aceh sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) menunjuk Kepala BPKS baru adalah Iskandar Zulkarnain dan Wakil Ketua Munzamil yang selama ini berstatus sebagai Dewan Pengawas.
