Pemutusan mata rantai LHP-KN BPKP Provinsi Aceh, menyamarkan hukum yang sebenarnya, JPU sebagai lakon yang menjalankan proses tersebut menciptakan agitasi berlebih dari Penggugat.
Laporan | Syawaluddin
KUALASIMPANG (MA) – Dia, T Muhammad Iqbal, pemilik Perseroan Terbatas (PT) Guna Karya Nusantara, tersangka kasus proyek Revitalisasi Pasar Tradisional Pajak Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. tahun 2011 lalu itu. Balik menggugat Negara, sebab Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara (LHP-KN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh keluar dari rule-nya.
Melalui kuasa hukumnya, Husni Thamrin Tanjung, SH dan Shelvi Noviani, SH. Penggugat melakukan gugatan terhadapat Pemerintah Republik Indonesia.
Yang dimaksud adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi Aceh, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang sebagai Tergugat I. Dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Aceh, di Banda Aceh sebagai Tergugat II.
Hasil LHP-KN BPKP Aceh yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Aceh Tamiang sudah keluar dari hasil pemeriksaan yang sebenarnya, hingga merugikan Penggugat, baik secara moril maupun materil.
