Ada indikasi jebakan dalam proses LHP-KN yang dilakukan BPKP Provinsi Aceh, hingga menyeret JPU dalam proses penistaan hukum, menyebabkan kerugian Moril dan Materil dari Penggugat.
Pemutusan mata rantai LHP-KN BPKP Provinsi Aceh, menyamarkan hukum yang sebenarnya, JPU sebagai lakon yang menjalankan proses tersebut menciptakan agitasi berlebih dari Penggugat.
Improvisiasi LHP-KN terkesan wejangan tak baik yang dibuncahkan BPKP Provinsi Aceh dalam supremasi hukum di Negara RI. Bak mencoreng arang ke muka dalam kegelapan.
Muhammad Iqbal berang, melihat indikasi penyimpangan supremasi hukum yang dipertontonkan seperti dagelan politik murahan.
Dari proses itu, penggugat menjadi tersangka setelah 4 tahun kasus Proyek Revitalisasi Pajak Kota Kualasimpang berjalan. “Ini ada kejanggalan dan terkesan sangat aneh,” jelas Shelvi Noviani, juru bicara kuasa hukum penggugat pada mediaaceh.co.id. Rabu, 24 Maret 2021.
Mampukah, Penggugat dan Kuasa Hukumnya memainkan ritme, penyimpangan LHP-KN yang ditayangkan BPKP Provinsi Aceh.
Ini dia pengungkapan gamblang, kecurangan supremasi hukum pada skenario LHP-KN BPKP Peovinsi Aceh.
Berkas perkara gugatan perdata setebal lima halaman itu sudah diserahkan Kuasa Hukum Shelvi Noviani, SH kepada petugas pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri (PN) Kuala Simpang kelas II, Rabu, 24 Maret 2021 pada pukul 12:30 WIB.
