Akan tetapi proyek revitalisasi pasar tradisional tersebut telah menyeret empat orang salah satunya termasuk Kepala Dinas PUPR saat itu ditahan oleh tergugat I (Jaksa).
Shelvi Noviani menjelaskan, bahwa Jaksa menyatakan status penggugat sebagai tersangka waktu itu karena adanya Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHP-KN) oleh tergugat II (BPKP Aceh) dengan Nomor : SR-1245/PW01/2014 tanggal 17 Juni 2014.
“Bahwa LHP Kerugian Negara yang dibuat oleh tegugat II (BPKP) berdasarkan permintaan tergugat I (Jaksa) pada tanggal 8 April 2014,” beber Shelvi.
Diungkapkan Shelvi lagi, bahwa LHP kerugian negara yang dibuat oleh tergugat II berdasarkan salah satunya dari keterangan ahli fisik dalam menilai tentang proyek tersebut, (Bukti Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna, tanggal 26 April 2015, Hal. 173 Keterangan ahli Auditor BPKP ke 3 dan 4).
Sementara berdasarkan keterangan ahli fisik yaitu, Boto Pranajaya, ST dan kawan-kawan yang dituangkan dalam putusan Nomor :26/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna dari halaman 167-170 dapat disimpulkan: bahwa dalam perencanaan tidak disebutkan tanah rawa maka yang bertanggung jawab adalah konsultan perencanaan sementara penggugat bukan konsultan perencanaan.
