Advokat tersebut berasal dari Kantor Hukum Husni Thamrin Tanjung & Rekan beralamat di Jalan Medan-Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
“Surat kuasa khusus dari klien kami atas nama T. M Iqbal, S.KH. Bin T Anwar Hasballah sudah kami daftarkan barusan, tinggal surat gugatan perdata yang rencananya hari ini juga kami daftarkan secara online, karena tadi tidak ada register,” kata Shelvi Noviani kepada sejumlah wartawan di halaman PN Kuala Simpang.
Dalam salinan naskah gugatan tersebut, Kuasa Hukum penggugat memohon pemeriksaan sidang gugatan perdata terhadap pemerintah RI di Jakarta cq Kejaksaan Agung RI di Jakarta cq Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh di Banda Aceh cq Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang di Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang yang disebut tergugat I.
Kemudian pemerintah RI di Jakarta cq Kepala Badan PengawasaKeuangan dan Pembangunan (BPKP RI) di Jakarta cq Kepala Perwakilan BPKP Aceh di Banda Aceh disebut tergugat II.
Gugatan yang dialamatkan kepada dua lembaga tinggi Negara ini menyangkut pekerjaan proyek revitalisasi Pasar Kota Kuala Simpang yang telah selesai dibangun pada tahun anggaran (TA) 2011 dan telah diresmikan sebagaimana fungsinya hingga saat ini. Pasalnya, tiga tahun berselang pada 4 Februari 2014 penggugat terkejut mengetahui ditetapkan sebagai tersangka meski saat itu tidak ditahan.
