Banda Aceh (ADC)- Ketua Presidium Forum Aneuk Nanggroe Aceh Peduli Damai Sejeahtera (FANAPDS), Hasnawi Ilyas meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek pengadaan dan pengelolaan buku berkonten birahi yang disalurkan ke perpustakaan kabupaten dan kota se Provinsi Aceh tahun 2017 yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Proyek yang katanya diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga senilai Rp. 88.917.493.050,00,- (Delapan Puluh Delapan Miliyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah) berembus kabar bergelimang “dosa” dan sarat masalah.
“Setahu saja proyek tersebut tidak ditender. Paketnya dipecah-pecah jadi 455 paket penunjukan langsung (PL) dengan nilai di bawah 200 Juta Rupiah,” ungkap Ketua Presidium Forum Aneuk Nanggroe Aceh Peduli Damai Sejeahtera (FANAPDS), Hasnawi Ilyas kepada BN, Kamis, 5 April 2018.
Dari informasi yang diperoleh pihak FANAPDS, anggaran belanja hibah pengadaan dan pengelolaan buku tersebut awalnya direncanakan Rp. 74.9 Miliar dan berubah menjdi Rp.88.9 Milyar. Kemudian pihak dinas menghibahkan kepada 455 (Empat Ratus Lima Puluh Lima) perpustakaan Sekolah, Yayasan dan perpustakaan Gampong serta perpustakaan keliling yang ada di Kabupaten/Kota.
“Kami menilai proyek tersebut telah menyalahi aturan dalam mengelola dana bantuan hibah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh T.A 2017, dimana pengadaan buku tersebut diduga tidak dilakukan proses tender/pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” kata pria yang akrab dipanggil Awi Juli ini.
Tak sekedar menyalahi aturan, pihak FANAPDS mendapatkan informasi bahwa proyek tersebut bersumber dari dana aspirasi petinggi dan anggota DPR Aceh. Besar kemungkinan sebutnya, pihak penanggungjawab sangat kewalahan menunjukan tanda bukti pembelian pengadaan barang dan jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online.
“Hal tersebut tidak menutup kemungkinan pertanggungjawabannya fiktif,” ujar Awi Juli.
Pihak FANAPDS mencurigai proyek tersebut tidak pernah dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh lembaga pengawasan keuangan terkait pengelolaan dana hibah yang sangat mudah diselewengkan itu. Akibatnya, pihak sekolah mendapatkan buku buku yang tak pantas dibaca oleh pelajar setingkat sekolah menengah pertama atau SMP.
“Dari catatan kami, buku yang mengandung konten pornografi tersebut pernah ditemukan di SMP Negeri 2 Sungai Raya dan 19 (sembilan belas) sekolah lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Timur dan 1 (satu) di Perpustakaan Alue Gadeng Gampong Kabupaten Aceh Timur, namun diantaranya terdapat buku yang berjudul “Perempuan bernama Arjuna 3” di SMP Negeri 2 Sungai Raya berkonten pornografi pada lembaran akhir halaman 295-303,” kata Awi Juli membeberkan permasalah proyek tersebut.
Mantan kombatan GAM ini mengingatkan, proyek tersebut bukan saja merugikan rakyat dari segi anggaran. “Kerugian moral bagi anak didik tak sanggup kita nilai dengan uang,” tegasnya.
Selain itu, informasi yang diperoleh media ini, pengajuan proposal untuk mendapatkan buku bantuan hibah tersebut disiapkan oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Proposal tersebut ditanda tangani antara ke dua belah pihak pada saat tim dari Dinas Perpustakaan Aceh menyerahkan buku kepada kepala sekolah.
“Kami menerima buku bantuan sebanyak 1.240 (Seribu Dua Ratus empat Puluh) Eksamplar, senilai Rp. 199.447.000,-(Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) pada hari Jum’at tanggal 22 September 2017 di kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Timur yang diserahkan Pak Dedi (Kabid Deposit Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh-red),” kata sumber mengutip pengakuan seorang kepala sekolah penerima manfaat dari buku hibah berkonten porno itu.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Tgk Muharrudin membantah keras bahwa proyek buku hibah bernilai hampir 90 Miliar Rupiah itu bersumber dari dana aspirasi dewan.
“Salah info mungkin, gak ada aspirasi saya untuk pengadaan buku,” demikian jawaban Tgk Muharrudin melalui pesan WhatsApp, Kamis malam, 5 April 2018 sekitar Pukul 22.40 WIB.
Selain nama Muharrudin, ada nama petinggi dan anggota DPR Aceh lainnya yang ikut terseret dalam proyek buku yang sempat diberitakan sejumlah media nasional ini. Sumber media ini menyebutkan beberapa nama anggota DPR Aceh lainnya. Namun hingga berita ini diturunkan, wartawan media ini belum berhasil melakukan konfirmasi kepada nama nama yang disebutkan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Zulkifli Ali saat dihubungi Media Aceh melalui ponsel pribadinyanya bernomor 0821677018XX mengakui bahwa proyek pengadaan buku bernilai puluhan miliar itu benar adanya, namun dia membantah terlibat.
“Proyek tersebut direncanakan tahun 2016, sedangkan saya jadi kadis Maret 2017,” katanya.
Seperti diketahui, Zulkifli Ali dilantik Gubernur Aceh, Zaini Abdullah sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Jumat, 10 Maret 2017, di Aula Serbaguna Setda Aceh. Dia menggantikan Drs. Mustafa. Walaupun Zulkifli Ali membantah terlibat, namun dari dokumen pencairan proyek tersebut , diketahui dilakukan saat dia menjabat sebagai Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.
“Mana mungkin proyek cair akhir bulan Febuari,” sebut Awi Juli.
Sementara itu, pejabat yang bertanggungjawab terhadap proyek tersebut, Kabid Deposit Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Dedi Setiadi, S.Sos, saat didatangi wartawan grup mediaaceh.co.id untuk melakukan konfirmasi, yang bersangkutan tidak berada di kantor, meskipun jam dinding menunjukan Pukul 15.00 WIB.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
