Dalam perdebatan di dunia maya itulah kemudian NH menyebut PNA merupakan partai politik yang pro PKI sehingga menurut pemahamannya sebagai parati sesat. Belakangan dia juga menyebut arah politik PNA ini juga dilakukan PDI dan PA.
“Ini jelas telah mencemarkan nama baik kami sebagai partai politik yang menjunjung tinggi azas demokrasi. Dalam hal ini kami sangat dirugikan, terlebih dilakukan di saat kami sedang berduka,” lanjut Bihar.
Sementara Samsul Bahri berharap laporan ini segera disikapi polisi agar tidak terjadi persoalan lain yang lebih meruncing.
“Kami sangat tidak berharap status NH memancing kemarahan orang lain yang membuat keselamatannya terancam,” kata Bahri.
Ketua Badan Bantuan Hukum Wilayah PNA Aceh Tamiang, Anwar menjelaskan laporan ini awalnya diproses di SKPK Polres Aceh Tamiang. Setelah dipelajari oleh petugas, laporan ini memenuhi unsur pidana dan langsung diarahkan ke Unit Tipiter Satreksim Polres Aceh Tamiang.
“Kita berharap kasus ini menjadi pelajaran agar netizen tidak sembarangan memberi komentar yang bisa melukai perasaan orang lain,” ungkap Anwar. (*)
Halaman : 1 2
