“Kita berharap ada kerja sama konkret dari unsur eksekutif dan legislatif. Persoalan yang sudah lama mandek ini harus segera dituntaskan demi kepentingan masyarakat Sabang. Kepada yang selama menguasai toko-toko milik pemerintah sudah cukup tau diri lah dan yang belum membayar atau melunasi kontrak silakan selesaikan segara agar tidak menjadi persoalan lain karena itu milik negara bukan milik pribadi apalagi kelompok” tutup Raja Darmawan.
Sementara beberapa pengelola toko-toko milik Pemko Sabang kepada Tim Pansus II DPRK Sabang mereka mengaku bahwa telah membayar lunas kepada pengelola sebelumnya. Dan mereka tidak berapa sebenarnya pembayaran sewa yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah.
Ternyata setelah diberitahukan oleh Tim Pansus II DPRK Sabang bersama pengelola aset Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), mereka tertipu dimana toko yang dikelolanya itu mereka telah membayar dua kali lipat, kepada pengelola sebelumnya yang ternyata juga belum disetorkan biaya kontrak atau sewa kepada pemerintah daerah.
“Saya sudah bayar lunas sebesar Rp 80 juta pertahun kepada seseorang terkait dia tidak setor kepada negara itu saya tidak tau. Saya tentunya tidak mau dirugikan oleh yang bersangkutan,” kata salah seorang pengusaha yang telah meramaikan dan pengembangan kota Sabang, yang namanya minta tidak dipublis kepada Tim Pansus DPRK Sabang. (R)
