Data LembAHtari menyebut bahwa; lokasi jaringan jalan ini bukan termasuk jaringan jalur Jalan Laut India Galo Alas Selat Malaka (LADIAGALASKA) yaitu terusan Meulaboh – Takengon – Blangkejeren – Peureulak; yang pernah direncanakan masa Pemerintahan Abdullah Puteh [Dulu bernama Jaringan Jalur Laba-laba] dan masa Irwandi menjadi jaringan Jalur LADIAGALASKA.
Hindari Wilayah Terjal
LembAHtari, berpendapat bahwa rencana peningkatan jalan dan beberapa titik pembukaan jalur baru di atas Bukit 3 Kilo adalah untuk menghindari wilayah yang terjal dan curam.
Perencanaan harus matang, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh sebagai pemrakarsa harus mengkaji secara detail dan terbuka [transparan] terkait pembahasan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang kewenangannya ada di Provinsi.
“Harus ada Instansi Pemerintah Aceh yang bertanggung jawab dan jelas-jelas tertuang dalam Dokumen Unit Kelola Lingkungan (UKL) dan Unit Pemantau Lingkungan (UPL) termasuk 2 Pemkab, Aceh Tamiang dan Gayo Lues, sebab Potensi-potensi Perambahan Hutan, alih fungsi Hutan serta Pembalakan liar sulit di bendung, apabila Pemerintah daerah lepas tangan,” ujarnya.
Pembahasan AMDAL Harus Detail
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
