“Itu, kawasan HP masuk Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Kenapa tidak dilakukan survey terlebih dahulu sebelum dilakukan penanaman?. Lalu apakah ada ijin dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Langsa?, pengawasannya bagaimana?. Saya kira persoalan ini harus segera diselesaikan oleh pihak-pihak pengambil tindakkan,” tegas Sayed Zainal Pemerhati Kebijakan Pemerintah dan Sosial.
Dia minta, manajemen BAS harus bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan HP di Kawasan Ekosistim Leuser tersebut. Itu, bentuk kelalaian dalam melakukan survey, pengawasan dan sangat tidak tepat guna, sebab wilayah tersebut adalah areal tangkapan air.
Dia minta, KPH Wilayah III Langsa untuk melakukan pemeriksaan terhadap surat ijin pemakaian areal dan dokumen lain yang berkaitan dengan program Penanaman Ubi Kayu melalui kucuran kredit dari BAS.
Menurut Sayed, seyogianya pihak BAS harus membentuk tim untuk mengawasi anggota Koptan sampai tanaman Ubi Kayu dapat dipanen. Mengapa?, sebab itu bagian dari tidakkan yang berkelanjutan. Apalagi uang yang di kelola BAS adalah uang rakyat Aceh.
“Kalau begini kinerja BAS bagaimana bisa maju dan berkembang, level menanam Ubi Kayu saja gagal,” kata Sayed yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) pada mediaaceh.co.id. Sabtu, 11 Februari 2023 di Kualasimpang.
