oleh

BAI, PT RAPALA dan Upaya Hukum

KUALASIMPANG (MA) – ‘Sengkarut’ kasus PT RAPALA semakin melebar, untuk mencari titik terang dan fakta dari simpul kusut akar masalahnya.

Paradok dan jalur hukum yang salah (Rule) mencampakkan masyarakat yang berdiam ditanah endatunya. Polemik terus menggamit menggeret sejumlah aktifis sosial dan lingkungan berkumandang.

Mereka menyuarakan hak hak masyarakat yang dikebiri oleh pemangku kebijakan untuk kepentingan perorangan dan kelompok. Lalu mantan Kakanwil BPN Aceh, Mursil bergeming seribu bahasa tak menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan jabatannya kala itu.

Baca Juga : Sembilan Saksi Telah Diperiksa Penyidik Polda Aceh Terkait Dugaan Penganiayaan di Pendopo Aceh Barat

Berbagai demo dilakukan oleh masyarakat yang ada di kampung (desa) Tengku Tinggi, Paya Rehat, Tanjung Lipat Satu dan Tanjung Lipat Dua, melibatkan ketua DPRK saat itu, T Rusman berorasi dikerumunan ratusan masa, tetapi tak membuahkan hasil.

Kali ini, Badan Advokasi Indonesia (BAI) Aceh Tamiang melakukan peninjauan ke Kampung Perkebunan Sungaiyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, mereka mengadvokasi sengketa lahan PT. Rapala pada Jum’at, 28 Februari 2020.

BAI dan timnya masuk ke kampung yang bersengketa untuk mengumpulkan data data dan fakta lapangan, mereka mencoba membuka benang kusut yang selama ini tak terurai, sebab sarat politik dan kepentingan.

Ketua BAI, Sawaludin, SH mengatakan; peninjauan tersebut merupakan persiapan untuk melakukan gugatan terhadap PT. Rapala yang diduga masih menggunakan SD Swasta Perkebunan Sungaiyu untuk kantor afdeling Perusahaan dan masih belum melepaskan beberapa fasilitas umum lainnya.

“Beberapa bukti lainnya, serta para saksi telah kami kumpulkan dan hasil analisa, diduga ada beberapa Pejabat di Kabupaten Aceh Tamiang akan ikut terlaporkan,” tegasnya.

Pada Kesempatan yang sama Ramlan Datok Penghulu (Kepala Desa) Kampung Perkebunan Sungaiyu yang turut didampingi Suriono Ketua Majelis Duduk Serikat Kampung (MDSK) mengatakan bahwa; SD Swasta Perkebunan Sungai tersebut, muridnya telah digabungkan dengan SD Marlempang, menurut Dinas Pendidikan karena jumlah siswanya tidak mencukupi.

Setelah SD tersebut kosong, bangunannya digunakan untuk gudang pupuk, tempat penumpukan barang bekas (limbah B3) PT. Rapala, dan sekolah itu pernah terbakar pada (27/8/2017), namun ada satu unit gedung perpustakaan yang saat digunakan untuk kantor Afdeling 10, padahal semua bangunnya dibangun dari dana anggaran Pemerintah.

“Kami akan terus memperjuangkan yang menjadi milik orang banyak dan menuntut agar PT. Rapala segera mengeluarkan lahan pelepasan sesuai ketentuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), semoga keinginan ini dapat menjadi perhatian dari Pemerintah,” tegas Datok. (Syawaluddin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..