“Sistem pengelolaan anggaran tersebut seperti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Petani tidak menerima uang tapi petani menerima semua kebutuhan yang tertuang dalam RAB. Saya sudah berkali-kali mengingatkan anggota bahwa kucuran dana yang diperoleh merupakan pembiayaan dari Bank Aceh yang sifatnya pinjaman yang menjadi tanggung jawab anggota untuk menyetorkan saat panen ubi kayu,” bebernya lagi.
Wagirun tidak menampik, bahwa ada pihak yang mencoba perkeruh keadaan sehingga munculnya laporan anggota Kelompok Tani Mekar Kembali kepada DPRK Aceh Tamiang yang laporan itu tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada.
“Beberapa hal yang disampaikan oleh anggota saya dalam RDP di komisi II DPRK Aceh Tamiang beberapa waktu lalu tidak benar. Saya sendiri selaku Ketua Mekar Kembali baru di undang oleh Komisi II pada Senin 06 Februari 2023 dan saya akan penuhi panggilan DPRK Aceh Tamiang untuk menyampaikan hal yang sebenarnya agar permasalahan ini dapat diluruskan,” katanya.
Menurut dia, selama ini penanaman ubi kayu berjalan, selain anggota mendapat barang berupa bibit, pupuk dan herbisida juga mengambil sejumlah uang untuk biaya tanam dan lainnya.
”Setiap pembelian yang dibutuhkan semua anggota kelompok menerima secara merata, tidak ada anggota yang tidak dapat. Bahkan, ada pembagian uang lainnya serta sebagian anggota yang panen ubi kayu menjual secara pribadi dan tidak menyetornya,”sebut Wagirun.
