Selanjutnya RDKK direkap secara berjenjang dari mulai tingkat Kampung, Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi, kemudian RDKK sesuai dengan Permentan Nomor 67 Tahun 2016 yang dipergunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi adalah yang sudah masuk dalam database RDKK. Lalupenyaluran pupuk bersubsidi berbasis RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang sudah ditentukan alokasinya.
Dia mengharapkan kepada para petani yang belum bergabung kedalam Kelompok tani agar segera bergabung kedalam Kelompok tani yang ada di wilayah masing – masing untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK yang telah diusulkan.
Sesalkan Pernyataan Kadis
Sebaliknya Muhammadinsyah menyesalkan pernyataan Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah yang seolah menjamin stok pupuk bersubsidi di daerah tersebut cukup dan masih aman.
“Pak Kadis sebaiknya turun kelapangan, jangan hanya menerima laporan dari bawahannya saja. Jika pupuk subsidi cukup, lalu kenapa sangat sulit ditemukan dilapangan,” Tegasnya
Memang benar Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan Permentan RI No 49/2020 tentang alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET ) pupuk bersubsidi sektor pertanian Tahun 2021, adalah acuan bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
