Namun, dirinya meragukan Dinas Pertanian telah benar-benar mengikuti aturan tersebut untuk menyalurkan pupuk bersubsidi di Bener Meriah. Sehingga berujung kelangkaan pupuk bersubsidi.
“Saya sepakat bahwa ada aturan soal mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, yang saya ragukan adalah apakah Dinas Pertanian sudah benar-benar melaksanakan mekanisme penyaluran pupuk subsidi sesuai dengan peraturan yang ada,” Katanya
Benarkah, pupuk subsidi hanya disalurkan kepada petani yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, misalnya yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, subsektor hortikultura, subsektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar per musim tanam?.
Atau petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dan Petani yang melakukan usaha sub sektor perikanan budidaya dengan luasan 1 (satu) hektar per musim tanam.
Muhammaddinsyah juga meragukan Dinas Pertanian dan Pangan Bener Meriah hanya menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani yang telah membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan Permentan Nomor 67 Tahun 2016.
“Jika Pak kadis memang bersikukuh penyaluran pupuk bersubsidi di Bener Meriah telah sesuai peraturan perundang-undangan. Saya tantang beliau untuk membuka data penyaluran pupuk bersubsidi,” Tegasnya
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
