Banda Aceh (MA)- Pemerintah Aceh dituding tidak transparan dalam penyelesaian permasalahan PT MSSB dengan masyarakat Subulussalam.
Hal itu disampaikan Hasbi Bancin Selaku penasehat AMPES dalam siaran persnya kepada media ini, Selasa 14 Januari 2020.
Dikatakan Hasbi, sebelumnya Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPES) pada tanggal 27 Desember 2019 lalu, telah menggelar aksi di Gedung Kantor Gubernur Aceh terkait PT MSSB.
“Dalam aksi tersebut, AMPES meminta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh agar segera menyusun agenda dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan mahasiswa untuk mengevaluasi izin AMDAL PT MSSB,” kata Hasbi.
Selain itu ia juga menjelaskan bahwa AMPES dalam tuntutannya memberi waktu dua Minggu kepada Pemerintah Aceh untuk dapat menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mahasiswa.
“Namun pada kenyataannya, Pemerintah dan Perusahaan mengadakan pertemuan tertutup membahas persoalan di PT MSSB Kota Subulussalam tanpa melibatkan masyarakat dan mahasiswa,” ungkapnya.
Berdasarkan hal tersebut kami sangat menyayangkan sikap Pemerintah, dan kami juga menganggap Pemerintah Aceh telah berkhianat kepada AMPES.
“Oleh karena itu, jangan salahkan kami jika menduga adanya Kong kali Kong antara Pemerintah Aceh dengan PT MSSB,” ujarnya.
“Tunggu saja, AMPES akan turun kembali menuntut Pemerintah Aceh dengan masa yang lebih banyak lagi,” tutupnya. (R)
