Topik Kebijakan

Ilustrasi OTT.: Int

HUKOM

Anak Muda Kritisi OTT, Pilih Kebijakan Sistemik

HUKOM | Jumat, 29 Agustus 2025 - 06:05 WIB

Jumat, 29 Agustus 2025 - 06:05 WIB

JAKARTA  (MA) – Generasi muda Indonesia semakin kritis terhadap persoalan strategis bangsa, terutama korupsi dan lingkungan. Hasil National Benchmark Survey (NBS) Semester I 2025…

Rapat evaluasi program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati Aceh Selatan bersama kepala OPD dan tim asistensi di Hall Pendopo Bupati, Rabu, (9/4).(poto/mediaaceh.co.id/istimewa).

PEMERINTAHAN

Paket Hemat Kebijakan H. Mirwan MS  Menuai Protes, Tidak Adil dan Diskriminatif 

PEMERINTAHAN | Jumat, 11 April 2025 - 15:54 WIB

Jumat, 11 April 2025 - 15:54 WIB

TAPAKTUAN | MA — Paket kebijakan Bupati Asel H. Mirwan MS untuk menghemat  anggaran 2025, justeru tidak hemat jika dikaitkan dengan sosio-ekonomi masyarakat di…

Dr. Usman Lamreung,M. Si.

PEMERINTAHAN

Pengelolaan Birokrasi Aceh Besar Dinilai Bermasalah, Dampaknya Bisa Ganggu Kebijakan Anggaran

PEMERINTAHAN | Jumat, 24 Januari 2025 - 22:14 WIB

Jumat, 24 Januari 2025 - 22:14 WIB

BANDA ACEH (MA) – Pengelolaan birokrasi yang baik mencerminkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas sebuah pemerintah daerah. Namun, bila tidak sesuai aturan, hal ini dapat…

Peserta FGD pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berpoto bersama setelah acara di Aula Dinas Pariwisata Aceh Selatan Tapaktuan, Kamis, (21/11).(foto/mediaaceh.co.id/Maslow Kluet).

PEMERINTAHAN

Mempermudah Regulasi dan Kebijakan, Pemkab Aceh Selatan Gelar FGD

PEMERINTAHAN | Jumat, 22 November 2024 - 14:45 WIB

Jumat, 22 November 2024 - 14:45 WIB

TAPAKTUAN (MA) — Pemerintah kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan melalui Bappeda setempat melaksanakan Forum Diskusi Grup (FGD) tentang penyusunan naskah akademik perlindungan perempuan dan anak…

Rusdianto Samawa, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia.

FEATURE

Kebijakan Ekspor Benih Lobster: Sistem Kuota dan Evaluasi Manajemen Distribusi

FEATURE | Rabu, 4 Januari 2023 - 15:41 WIB

Rabu, 4 Januari 2023 - 15:41 WIB

“Kebijakan tersebut memang harus dievaluasi dan diperbaiki terlebih dulu”. Semoga putusan PTUN Jakarta Januari 2023 ini, mengabul gugatan para perusahaan yang merugi akibat menyetop…

OPINI

Quo Vadis Implementasi Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah: Potensi dan Pembelajaran dari EITC di Amerika Serikat

OPINI | Minggu, 12 Desember 2021 - 13:27 WIB

Minggu, 12 Desember 2021 - 13:27 WIB

Oleh: Edwin Aqil Faiq (edwin.aqil@ui.ac.id) Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia Latar Belakang Insentif PPh Pasal 21 DTP Berada dalam…