KPK berharap para penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai aturan hukum yang berlaku, tidak melakukan penyimpangan apalagi melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk pemilih diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan berani menolak adanya politik uang ataupun tindak pidana lainnya serta turut aktif berperan serta mengawal Pemilu yang bersih, jujur, adil dan bebas korupsi.
Bimbingan teknis program antikorupsi bagi penyelenggara dan pemilih pemilu ini dihadiri sebanyak 60 orang terdiri dari 30 orang perwakilan penyelenggara pemilu dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) provinsi serta kabupaten/kota dan 30 orang perwakilan masyarakat terpilih dengan berbagai latar belakang dan profesi dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
Dalam sambutannya anggota Panwaslih Propinsi Aceh yang mewakili Ketua Panwaslih Propinsi Aceh Nyak Arief Fadhillah menyampaikan bahwa timbulnya korupsi pada dasarnya berasal dari 3 domain yaitu penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, pengucilan suara rakyat dan adanya perselingkuhan negara dengan pebisnis.
“Untuk itu kegiatan ini sangat penting, guna membangkitkan spirit kepada seluruh peserta untuk memberantas korupsi,” tegas Arief.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
