TAPAKTUAN (MA) – Seratus hari pertama pemerintahan Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, SE., M.Sos dan Wakil Bupati H. Baital Mukadis, SE., bukan sekadar simbol kerja awal, melainkan momentum membangun fondasi kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Sejak dilantik pada 17 Februari 2025 oleh Gubernur Aceh, duet Mirwan–Baital langsung tancap gas menyusun prioritas dan merealisasikan program nyata di lapangan.
Dalam pidatonya di Tapaktuan, Kamis, 5 Juni 2025, Baital menyebut, “Program ekonomi produktif menjadi motor utama dalam 100 hari kerja kami. Ini adalah amanat rakyat, dan kami komit menjawabnya.”
Fokus Ketahanan Pangan dan Nelayan
Untuk menjawab tantangan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyalurkan hand tracktor kepada kelompok tani di beberapa kecamatan. Bantuan ini diyakini akan meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap alat sewaan.
Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan boat bagi para nelayan di pesisir, guna mendongkrak hasil tangkapan serta menunjang perekonomian keluarga nelayan. “Program ini bukan hanya soal alat, tapi komitmen kami dalam memperkuat mata pencaharian masyarakat,” kata Baital.
Hunian Layak dan Kesejahteraan Sosial
Salah satu langkah konkret pemerintahan ini adalah pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan rumah ini, seperti yang diserahkan simbolis di Gampong Suaq Hulu, Kecamatan Samadua, menjadi jawaban atas keluhan banyak warga yang hidup dalam kondisi rumah tidak layak.
“Pemerintah tidak boleh hanya hadir dalam seremoni. Ia harus hadir dalam denyut harian rakyat. Program rumah sehat layak huni ini adalah bentuk hadirnya negara di tengah rakyat kecil,” ujar Bupati Mirwan dalam sebuah kesempatan.
Tak hanya fisik, perhatian juga diberikan pada pembangunan moral dan spiritual masyarakat. Salah satunya melalui penguatan program Maghrib Mengaji di seluruh mushala dan meunasah. Tujuannya jelas: membentuk generasi Aceh Selatan yang cerdas, religius, dan berkarakter.
Komitmen Transparansi dan Kolaborasi Pers
Wakil Bupati Baital Mukadis menegaskan bahwa pemerintahan mereka terbuka terhadap masukan dan kritik. “Silakan kritik kami yang sifatnya membangun demi kepentingan masyarakat banyak,” ujar Baital dengan tegas.
Komitmen itu diapresiasi oleh kalangan pers. Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Aceh Selatan, Hartini, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah membangun komunikasi terbuka dengan media. Ia berharap tidak ada diskriminasi terhadap wartawan dan semua mendapat ruang yang adil untuk menyuarakan informasi publik.
Hal senada juga disampaikan Ketua Porijas Aceh Selatan, Safdar, yang berharap agar organisasinya bisa dilibatkan dalam program-program pemberdayaan pemerintah daerah. “Pers bukan hanya mitra informasi, tapi juga mitra pembangunan,” ujarnya.
Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
Dalam laporan 100 hari, salah satu sorotan publik adalah soal belum dilakukannya rotasi pejabat atau mutasi jabatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Sekretaris PWI Aceh Selatan, Sudirman, menyampaikan bahwa perubahan struktur penting untuk penyegaran dan efektivitas pemerintahan.
Menjawab hal itu, Bupati Mirwan menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh pimpinan SKPK. “Kami tidak gegabah. Rotasi itu perlu kehati-hatian. Prinsipnya, yang bekerja baik akan kami dukung, dan yang lemah akan kami koreksi,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab juga memperkuat koordinasi antar instansi, menertibkan sistem pelaporan berbasis digital, dan memulai pembangunan sistem pelayanan publik berbasis aplikasi guna mendorong efisiensi dan transparansi.
Perencanaan Berbasis Data dan Partisipatif
Untuk memastikan program tepat sasaran, Pemkab Aceh Selatan mengembangkan sistem perencanaan berbasis data, yang memadukan laporan lapangan dengan analisis kebutuhan nyata di gampong-gampong. Setiap kunjungan kerja ditindaklanjuti dengan assessment teknis agar usulan tidak sekadar seremonial.
“Pembangunan bukan soal cepat atau lambat, tapi soal tepat dan berpihak,” ucap Baital.
Menuju Pemerintahan yang Melayani
100 hari bukan segalanya, tapi cukup menjadi ukuran awal bahwa pasangan Mirwan–Baital serius menjalankan mandat rakyat. Keduanya menegaskan bahwa ke depan, pembangunan tidak akan elitis dan birokratis, melainkan inklusif dan kolaboratif.
“Pemerintahan kami adalah pemerintahan terbuka. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Kami butuh jurnalis yang jujur, akademisi yang jernih, dan masyarakat yang aktif,” tutup Mirwan.
Dengan fondasi kerja nyata dan pendekatan partisipatif, masyarakat Aceh Selatan boleh berharap bahwa lima tahun ke depan akan menjadi masa percepatan pembangunan yang merata dan berkeadilan. (***)
