2. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan memperkuat sistem pengawasan dalam birokrasi pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
3. Publikasikan secara luas dan transparan Pokir Dewan agar jelas antara program dewan dan program dinas, guna mewujudkan partisipasi masyarakat serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
4. Alihkan program bersifat bisnis yang hanya menguntungkan pihak tertentu atau kelompok ke program yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Contohnya, kegiatan paving block yang mencapai Rp 11 miliar lebih tahun 2024 dapat dialihkan ke program bantuan modal bagi masyarakat miskin serta peningkatan mutu kualitas pendidikan dan kesehatan.
SAPA yakin bahwa dengan fokus pada realisasi kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat membawa perubahan signifikan dan positif bagi masyarakat Kabupaten Bireuen. Publikasi Pokir Dewan akan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel sehingga semua program pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Demikian isi surat rekomendasi yang disampaikan SAPA kepada Pj Bupati Bireuen Aulia Sofyan. Surat tembusan juga diserahkan kepada Ketua DPRK, Kejari, Polres, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan Dayah dan para insan pers.(R).
