Bireuen, (ACD) – Paska dilantik Seminggu yang lalu, 40 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten(DPRK) Bireuen. langsung menindaklanjuti permasalahan atas terlantarnya 2 unit pembangunan Gedung DPRK Bireuen dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum milik Pemkab Bireuen.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Sementara DPRK Bireuen Rusdy Mukhtar S.Sos atau sering disapa Ceulangiek diruang kerjanya pada sore hari Rabu, (10/9/2019) kepada media seusai selesainya mengunjungi kelapangan Gampong Cot Gapue Bireuen, dan Bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum di Gampong Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang.
Gedung tersebut diperkirakan sudah terlantar kurang lebih 4 tahun, semasa Bupati Bireuen di pegang oleh Pemerintah sebelumnya H Ruslan M.Daud, hingga sekarang tanpa ada suatu langkah penanganan untuk dilanjutkan kembali.
“Dalam menjaga marwah nama institusi lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Bireuen, tentu pemerintah saat ini ada tanggung jawab moral secara bersama antara Eksekutif dan Legislatif harus sinergis serta fokus dalam menuntaskan atas terbengkalainya dua gedung Pemerintahan itu dalam melayani kepentingan rakyat banyak.” Sebut Ketua DPRK Rusdy Mukhtar S.Sos.
“Kita akui selama ini berdasarkan sorontan publik di Bireuen, termaksud saat teman teman dari adik Mahasiwa dan Pemuda Bireuen dalam aksi Demontrasi menyampaikan aspirasinya di Gedung DPRK Bireuen saat pelantikan dewan beberapa waktu yang lalu, terkait ketidakpastian akan kejelasan pembangunan kembali 2 unit gedung tersebut sudah lama terbengkalai tanpa ada keseriusan dari Pemerintah Bireuen selama ini dilihat.” Jelasnya Kader PA Bireuen terpilih 2 Periode itu.
Sehingga seluruh Legislatif DPRK Bireuen sepakat untuk meninjau secara langsung ke lokasi progres tahapan 2 gedung proyek fisik terlantar itu, semoga tiga tahun kedepan ini Insya Allah kita minta Pemerintah ada satu kejelasan terkait nasib dua gedung tersebut segera kita duduk bersama DPRK dan Pemkab Bireuen, mencari sebuah solusi secara tuntas dan berkelanjutan.” Ujar Ceulangeik Ketua Sementara DPRK Bireuen ini.
Dan ini sangat tergantung saat pembahasan nanti, bersama Tim TAPD selaku utusan Eksekutif bersama Tim Banggar Legislatif pada Tahun Anggaran Pendapatan Belanja Kabuputen Bireuen(APBK) Murni 2020.
Kita akan usahakan selaku Mitra kerja Pemerintah, merencanakan jangka waktu tiga 3 tahun akan segera diselesaikan dengan tersedianya sumber mata anggaran yang memadai dalam tiap tahun anggaran pembangunan Bireuen, supaya di alokasikan anggaran pembangunan masuk skala prioritas, apakah bisa diambil melalui Sumber Dana dari APBK, APBA, APBN setelah pembahasan bersama, apalagi pondasi fisik dua bangunan tersebut sudah ada dasarnya, sehingga sesuai dengan harapan rakyat.
Sehingga tinggal etikad baik Penyelenggara Pemerintah Daerah Bireuen melalui kerjasama dari Pimpinan Eksekutif-Legislatif serta jajarannya SKPD/SKPK dalam saling mendukung memprioritaskan keseriusan para pihak terhadap dua unit bangunan milik pemerintah itu.
Rusdy Mukhtar S.Sos meminta Pemerintah melalui dinas terkait dalam hal ini bisa melanjutkan aspirasi masyarakat, kita berjumlah 40 anggota DPRK Bireuen telah turun meninjau lokasi gedung pemerintahan yang terbengkalai, perlu suatu langkah penanganan yang serius dan komitmen dari Eksekutif.
Begitu juga sejumlah gedung aset milik dibawah tanggung jawab Pemkab Bireuen lainnya, Insya Allah bila sudah siap agenda alat kelengakapan Pimpinan DPRK Bireuen.
Berdasarkan aspirasi adik mahasiwa dan pemuda Bireuen maupun dari masyarakat umum lainnya , tentu hal pembangunan pada sektor lain akan kita fokus upayakan perjuangkan kedepan setelah terbentuk semua komisi dan fraksi DPRK Bireuen.” Tandas Rusdy (Iqbal)
