Menurutnya, terdapat kecenderungan penggiringan narasi kebencanaan ke arah kepentingan politik tertentu yang berisiko mengaburkan substansi persoalan kemanusiaan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengalihkan fokus utama dari upaya pemulihan korban bencana dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak.
Selain itu, mahasiswa menyoroti indikasi penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Praktik semacam ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat serta berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme penyaluran bantuan pascabencana.
Aliansi Mahasiswa USK juga mengkritisi lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok dan makanan olahan di wilayah terdampak bencana. Minimnya pengendalian harga dinilai memperberat beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan yang sedang berada dalam masa pemulihan.
Atas dasar itu, Aliansi Mahasiswa USK mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi Sumatera yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden. Tim ini diharapkan mampu mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga secara efektif, memastikan distribusi bantuan berjalan transparan, menjaga stabilitas harga, serta mempercepat rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat Aceh.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
