Hasilnya, nihil Rekomendasi.
Pimpinan DPRK tidak pernah menerbitkan rekomendasi tersebut. “Padahal kami minta ulang RDP tersebut dengan menghadirkan secara lengkap pihak-pihak perusahaan lainnya yang kami sebut di atas,” terang Sayed.
Namun, lanjutnya; RDP kedua pada tanggal 3 November 2023 lalu juga tidak dihadirkan Perusahaan yang dimaksud. Bahkan Ketua DPRK sebelum RDP kedua ke Jakarta melakukan Konsultasi untuk lokasi yang diusulkan dan anggota rapat RDP baru tahu dari Rapat RDP, sebab ketua DPRK Suprianto menyebut pihaknya ke Jakarta untuk konsultasi.
“Kami juga tidak tahu hal itu, karena Ketua DPRK tidak menyampaikan hal mengenai keberangkatannya ke Jakarta kepada kami, Jawabannya usulan-usulan pelepasan untuk Kepentingan Fasum dan atau Publik harus dengan mendapat Rekomendasi dari PJ bupati sebagai dasar untuk pelepasan,” Jelasnya.
Lebih aneh lagi, dalam sidang kedua yang lalu yang di agendakan RDP, kaitan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Padahal ada dasar Peraturan yang bisa dijadikan dasar untuk DPRK merekomendasi Persoalan konflik Agraria dengan pihak Perusahaan Perkebunan bisa dihindarkan sehingga Perpanjangan HGU bisa berjalan baik dan Kepentingan Masyarakat bisa terselesaikan [Catatan peraturan itu telah disampaikan dalam acara RDP].
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
