Selain itu, sikap dan arah kebijakan DPRK terutama Komisi 1 belum memperlihatkan keberpihakan pada masyarakat. Sebab, sampai RDP kedua belum ada rekomendasi yang dilahirkan sebagai dasar berpijak.
Begitu penekanan Sayed Zainal seperti dikutip mediaaceh.co.id. Minggu, 5 November 2023 di Kualasimpang. Apalagi sebutnya; penyelesaian sengketa Agraria atau konflik ruang kelola antara Kepentingan Fasilitas Umum atau Publik dalam wilayah Desa di lokasi HGU perkebunan saat Perusahaan melakukan Perpanjangan HGU.
Kata Sayed. Kalau tidak punya arah dan Sikap Pimpinan DPRK Aceh Tamiang, berikut Komisi 1 dan Anggotanya, maka produk yang akan dihasilkan juga menjadi bertele-tele.
Padahal lahirnya rekomendasi bisa dijadikan dasar, agar Panitia B yang menjadi kewenangan di BPN Provinsi bisa menerbitkan Risalah dan atau pertimbangan untuk Dikeluarkan dan atau dilepaskan, enclave sebagian Lokasi HGU untuk Kepentingan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) bagi kepentingan masyarakat Kampung.
Sekilas perjalanan RDP digambarkan Sayed; sehubungan dengan perpanjangan HGU PT. Socfindo dan PT. Sri Kuala yang akan berkahir pada Desember 2024.
Itikat dan kemauan untuk melaksanakan RDP dari pimpinan DPRK Aceh Tamiang, sangat di hargai. Berdasarkan desakan berupa surat LembAHtari tanggal 10 Agustus 2023, dan terlaksana acara RDP 10 Oktober
2023, tanpa menghadirkan pihak PT. Socfindo dan PT. Sri Kuala. Kecuali PTPN1.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
