BANDA ACEH, MEDIAACEH.CO.ID – Seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia baik pun dari fraksi PKS DPR Aceh angkat bicara dengan secara tegas menolak sikap politik pemerintah Republik Indonesia (RI) terkait kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal tersebut disampaikan oleh dr. Purnama Setia Budi. SpOG anggota DPR Aceh dari fraksi PKS kepada awak media ini, Rabu, (7/9/2022).
dr. Purnama Setia Budi menyebutkan kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah yang berlaku efektif, Sabtu (3/9/2022) merupakan tindakan tergesa-gesa secara sepihak, tanpa mengkaji dampak kenaikan BBM ditengah penderitaan ekonomi rakyat pasca pandemi dengan mengabaikan aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang menolak atas kebijakan tersebut menindas ekonomi rakyat kecil.
Ia juga menegaskan, secara kepartaian, mulai President PKS ditingkat nasional secara tegas dan pihaknya dalam parlemen di gedung senayan DPR RI sudah mengeluarkan sikap menolak kenaikan harga BBM, yang dilakukan pemerintah.
“Belum tepat untuk saat ini, karena dampaknya sangat membebani ditengah keterpurukan ekonomi masyarakat diberbagai daerah khususnya di Aceh dan Indonesia pada umumnya,” ujar politisi PKS ini.
Selain itu, pihaknya juga mendapatkan banyak aspirasi, baik dari kader, masyarakat dan akademisi, para pemerhati kebijakan dan mahasiswa yang menyuarakan agar F-PKS Aceh dapat juga mengambil sikap untuk berani menyuarakan dengan memperjuangkan dan menolak kebijakan kenaikan harga BBM saat ini, ungkap anggota komisi V DPR Aceh ini.
Seharusnya, kata Purnama Setia Budi, pemerintah harus hati-hati dan jangan tergesa-gesa, perlu memperhatikan aspirasi rakyat seluruh daerah di Indonesia, harus melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam terhadap kenaikan itu yang berdampak langsung terhadap beban hidup masyarakat.
“Jadi pemerintah tidak serta-merta menaikan harga tanpa ada evaluasi, dan mencari opsi-opsi serta alternatif lainnya. Akan tetapi jika versi pemerintah dianggap subsidi BBM membebani APBN, tentu pemerintah jangan ambil jalan pintas yang berdampak terhadap geopolitik dan keresahan masyarakat yang sulit menerima kenaikan harga BBM di tanah air,” tuturnya.
Ditambahnya lagi, masalah kemiskinan, pengangguran dan pemulihan ekonomi rakyat menengah bawah yang berbagai sektor riil lainya bisa berputar dan bukan ditambahkan dengan beban kebijakan menaikan BBM yang berdampak inflasi harga barang, biaya transportasi dan kebutuhan pokok masyarakat melonjak naik di sistem pasar.
Selanjutnya, menurut anggota fraksi PKS, dirinya menilai masih banyak alternatif dan langkah strategis yang efektif lainnya dari sumber-sumber lain yang dapat dicari oleh pemerintah untuk menutupi biaya subsidi yang dianggap menjadi beban APBN untuk dipangkas yang tidak menjadi skala prioritas dalam sumber dana pembangunan APBN.
“Pemerintah tidak memperhatikan opsi tersebut, sehingga sikap politik kita dari kader-kader PKS seluruh indonesia sangat kita sesalkan atas upaya kebijakan penaikan harga BBM tersebut tidak dipedulikan pemerintah, karenanya dengan menaikkan harga BBM dianggap langkah yang paling keliru yang tidak mencerminkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” bebernya.
Lanjutnya, sangat mudah untuk memberikan penderitaan dan penindasan atas sikap kebijakan pemerintah yang tidak memihak terhadap kondisi peningkatan kesejahteraan rakyat lemah di Indonesia
Menurut kader PKS asal Bireuen ini, juga tidak menapikan yang harus disadari bahwa, efek domino dari kenaikan tersebut sangat besar. Menurut penilaian partai F-PKS, kondisi rakyat indonesia sangat terjepit dan juga masyarakat Aceh sudah sangat menderita akibat dampak pasca penanganan Covid-19. Baru saja kondisi pulih, kini warga harus dihadapkan lagi dengan beban persoalan baru, yaitu bencana baru bagi ekonomi rakyat lemah di Indonesia. Yakni berdampak semua harga komoditi naik, ongkos tranportasi naik, serta berbagai sederetan beban biaya kehidupan masyarakat lainnya terimbas paska naiknya harga BBM.
Maka dengan itu, dirinya menegaskan kepada pemerintah pusat, untuk meninjau ulang kebijakan tersebut dan segera batalkan kenaikan harga BBM.
“Harus dibatalkan, supaya tidak menjadi beban ekonomi masyarakat yang bisa menimbulkan potensi gejolak sosial kedepannya diberbagai daerah,” pungkas dr. Purnama Setia Budi anggota legislatif DPR Aceh fraksi PKS.(Iqbal).
