Para ASN pun tak tinggal diam. Menjelang Idul Fitri, mereka semakin gencar menyuarakan tuntutan agar hak mereka segera diberikan. Tunjangan yang berkisar antara Rp350.000 untuk staf/fungsional hingga Rp700.000 untuk kepala dinas (Kadis) sejatinya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Selatan. Namun, krisis keuangan yang melanda Pemkab, dengan isu defisit yang kian mencuat, membuat nasib tunjangan ini semakin tidak menentu.
“Momentum Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini sangat tepat dan bermanfaat jika kami menerima uang TC untuk tiga bulan sejak Januari 2025,” keluh seorang ASN yang enggan disebut namanya.
Namun, ada pernyataan yang mengundang tanya. Kepala BPKD menyebutkan kemungkinan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membayar TC jika PAD belum mencukupi. Apakah ini langkah yang diperbolehkan? Jelas tidak boleh! Karena tunjangan khusus bagi daerah hanya diperkenankan melalui kemampuan daerah sendiri melalui penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
Tetapi, bagi Kepala BPKD Aceh Selatan Syamsul Bahri bisa membayarkannya manakala diperintahkan Bupati Aceh Selatan H. Mirwan.
Seorang pengamat kebijakan anggaran daerah mengingatkan bahwa DAU sejatinya diperuntukkan bagi belanja wajib seperti gaji ASN, dana desa, dan kebutuhan dasar lainnya. Penggunaan DAU untuk pembayaran tunjangan harus merujuk pada regulasi agar tidak melanggar aturan yang dapat berujung pada sanksi administratif.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
