“Jika Pemkab memang mengalami defisit, sudah seharusnya ada transparansi mengenai kondisi keuangan dan prioritas belanja. Jangan sampai ada keputusan yang menabrak aturan dan memperburuk keadaan,” ujarnya.
Kini, harapan ASN terletak pada keputusan yang akan diambil Bupati. Waktu semakin mendesak, Idul Fitri kian dekat, dan para pegawai menunggu dengan penuh harap agar hak mereka tak lagi ditunda.
Seiring itu, publik pun menanti, apakah polemik ini akan segera berakhir, atau justru menjadi babak baru dari kisah panjang ketidakpastian pembayaran uang tunjangan untuk Abdi Negara di Negeri Pala. (Maslow Kluet).
