BANDA ACEH, (MA) – Masih terbayang dipikiran masyarakat tentang dilepaskannya begitu saja oleh Pemko Banda Aceh 11 Orang Wanita berpesta ria dini hari di kawasan ulee lhee. Ditambah lagi ditangkapnya 5 PSK online dan 4 Germo oleh Polresta Banda Aceh.
Namun, dikala semua pelanggaran syariat itu masih basah diingatan masyarakat kota, kini kasus pelanggaran syariat islam yang lebih memilukan kembali terjadi di ibukota provinsi Aceh itu, ungkap koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Untuk Rakyat (GeMPuR) Asrinaldi, kepada media lewat rilisnya, Rabu, 16 November 2022.
Baru-baru ini, kata Asrinaldi, Polresta Banda Aceh kembali berhasil mengungkap 3 kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau sodomi. Secara tegas polresta mengakui kasus sodomi itu semakin meningkat di Banda Aceh, ini preseden memilukan dan memalukan yang terjadi di bumi serambi mekkah.
Menurut Asrinaldi, meningkatnya pelanggaran syariat islam hingga semakin banyaknya kasus sodomi tersebut tak terlepas dari lemahnya peran pemimpin dalam hal ini yaitu Pj Walikota dalam penegakan syariat islam.
Dikatakan GeMPuR, Pj Walikota hanya bisa melakukan pencitraan mengatasnamakan syariat islam, namun kenyataannya pelanggaran syariat bahkan praktek sodomi semakin menjadi-jadi.
“Preseden ini bukan hanya memalukan masyarakat, tapi juga melukai hati masyarakat karena pemimpin yang mereka harapkan yakni Pj Walikota justru tak tegas dalam penegakan syariat islam itu,” ujarnya.
Dia menyampaikan dalam penegakan syariat islam, tidak cukup dengan sebatas amar makruf atau menghimbau kepada kebajikan. Namun hal yang tak kalah pentingnya yakni “nahi mungkar”, mencegah kemungkaran.
Salah satu hal, lanjutnya, semestinya dilaksanakan oleh Pj Walikota dengan segenap kekuasaan di tangannya yakni bagaimana bisa lebih tegas dalam penegakan syariat islam. Bukan malah hanya sebatas pencitraan seakan-akan komit dalam penegakan syariat islam namun nyatanya yang pelanggar syariat islam yang sudah ditangkap pun malah dilepas begitu saja, “ini akan jadi catatan hitam bagi masyarakat tentang kinerja Pj Walikota dalam penegakan syariat islam di Banda Aceh,”imbuhnya.
Asrinaldi menambahkan, penegakan syariat islam merupakan kekhususan Aceh dan juga bagian dari kearifan lokal yang harus dijunjung tinggi dengan sejujur-jujurnya oleh seorang pemimpin.
“Jika Pj Walikota tidak menghargai kekhususan Aceh di bidang syariat islam ini dan hanya menjadikan syariat islam sebagai alat pencitraan belaka, maka imbasnya masyarakat akan semakin geram terhadap tindak tanduk lain di bibir lain di tindakan yang terkesan selama ini dilakonkan oleh seorang Pj Walikota. Ingat pak Bakri, amal pemimpin itu ada pada kebijakannya yang berpijak kepada rakyat dan menegakkan agama Allah, bukan pada jumlah selfie foto bersama safari shubuh belaka,” sebut Asrinaldi.
Tambahnya, Abaikan semua jilatan apresiasi penegakan syariat islam itu, karena tanpa tindakan nyata terhadap penegakan syariat islam itu sendiri maka apresiasi politisi yang pernah diumbar sebelumnya itu tak lebih dari omong kosong belaka. “Insaf lah pak Pj Walikota Bakri Siddiq, ingat setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya nanti, termasuk pemimpin yang mengatasnamakan syariat sebagai pencitraan, tapi malah mengabaikan atau membiarkan pelanggaran syariat meningkat secara kenyataan,” katanya mengaku sangat prihatin.(R).
