Jantho, (MA) – Kasus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) tergolong tinggi di Kabupaten Aceh Besar. Karena itu, anggota DPRK Aceh Besar berharap Pemerintah Pusat segera turun tangan mencegah meluasnya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sedang menyerang hewan ternak piaraan masyarakat.
“Kami berharap Pemerintah Pusat segera menyiapkan langkah-langkah strategis sehingga penyebaran virus bisa dibatasi, salah satunya dengan cara mempercepat penyediaan vaksin dan obat-obatan secara gratis untuk secepatnya sampai ke peternak kami di daerah, khususnya di Kabupaten Aceh Besar,” demikian harapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar dari Fraksi Gerindra, H. Azwar Muhammad, Lc., MA melalui pesan WhatsApp kepada sejumlah redaksi media massa, Minggu, 19 Juni 2022.
Belum lama ini, Kementerian Pertanian RI menyebut vaksin perdana Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang diimpor dari Prancis telah tiba di Indonesia pada Minggu (12/5) lalu. Untuk itu, anggota DPRK Aceh Besar ini berharap segera dikirim ke Aceh Besar.
“Paska sudah masuk dan diterimanya vaksin PMK dari Perancis oleh Kementerian Pertanian, maka kami minta agar segera mengirimkan ke Aceh Besar karena semakin hari kasus PMK semakin meningkat,” ungkapnya.
Seperti diketahui, penyakit mulut dan kuku (biasa disingkat PMK; bahasa Inggris: foot-and-mouth disease, disingkat FMD) adalah penyakit hewan yang sangat menular akibat infeksi virus penyakit mulut dan kuku (FMDV). Penyakit ini dicirikan oleh luka (berupa lumpuh dan/atau erosi) di bagian mulut dan kuku pada hewan berkuku belah, seperti sapi dan babi. Di tingkat nasional dan internasional, PMK merupakan penyakit hewan lintas batas yang penting karena memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
“Virus PMK tidak ubahnya seperti Covid 19. Jika sebelumnya terjadi musibah kemanusiaan akibat Covid-19, sekarang yang menjadi korban adalah semua binatang yang memiliki kuku genap seperti sapi, kerbau, kambing dan lain lain,” sebut anggota DPRK Aceh Besar dari Daerah Pemilihan V ini.
Menurut anggota dewan hasil pergantian antar waktu ini, kasus PMK di Aceh Besar tergolong tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain di Aceh.
“Di Aceh Besar, laporan yang saya terima, ada 3.493 ekor dan kasus LSD sebanyak 13 ekor dan angka kematian mencapai 20 ekor,” ujarnya.
Dia turut merinci, dari 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, kasus terbanyak ada di Kecamatan Kuta Baro, yakni 1053 ekor atau 30.146%. Kemudian disusul Kecamatan Montasik, yakni 474 ekor atau 13.570%. Sedangkan Kecamatan Indrapuri hanya 491 ekor.
“Kami juga berharap pemerintah daerah harus lebih serius dalam mengatasi virus PMK dan LSD dengan cara menyiapkan regulasi dan kesiapan daerah kabupaten kota dalam menyiapkan data kebutuhan pusat untuk program penyaluran vaksin untuk memutuskan penularan Virus PMK saat ini,” pintanya.
Selain berusaha secara medis dan regulasi, anggota dewan alumni Al Azhar Kairo Mesir itu juga berharap masyarakat dan semua pihak untuk berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa supaya dijauhkan dari segala bencana.
“Di samping itu kita tetap berdoa kepada Allah SWT agar supaya dijauhkan dari wabah dan semua virus yang melanda negeri kita ini,” ajaknya.
Dari penelusuran media ini diketahui, Indonesia sudah sering mengalami virus tersebut. kasus PMK pertama kali dilaporkan terjadi di Malang pada tahun 1887 akibat impor sapi dari Belanda. Penyakit ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi; beberapa kali mengakibatkan wabah. Program vaksinasi massal dimulai pada tahun 1974 sehingga pada periode 1980–1982 tidak ada lagi kasus PMK. Wabah PMK kembali terjadi di Blora, Jawa Tengah pada 1983. Namun, wabah ini dapat dikendalikan dengan vaksinasi. Indonesia mendeklarasikan diri bebas dari PMK pada 1986. Status bebas ini diakui secara internasional oleh OIE pada tahun 1990.
Kemudian pada bulan Mei 2022, wabah PMK dilaporkan di Jawa Timur. Sebanyak 1.247 ternak di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto terserang penyakit ini.[R]
