Menurutnya, polemik penggalangan dana HPN hanyalah persoalan kecil. Namun jika komunikasi internal saja tidak mampu dijaga kerahasiaannya, dikhawatirkan hal yang lebih sensitif di kemudian hari juga berpotensi bocor ke publik dan menimbulkan kegaduhan.
“Ini contoh kecil saja. Bagaimana jika ada hal yang benar-benar rahasia? Belum apa-apa sudah tersebar. Ini bisa menjadi batu sandungan bagi pemerintah daerah,” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah media juga memberitakan adanya kepala dinas dan camat yang merasa keberatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan HPN yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Februari 2026. Keberatan tersebut bahkan berkembang menjadi polemik setelah isi pesan internal ikut tersebar.
Sebagian kalangan menilai, sikap tersebut bukan hanya persoalan penolakan, tetapi juga menyangkut etika komunikasi dan profesionalisme pejabat publik.
“Bupati Haili Yoga sudah selayaknya mengevaluasi kredibilitas oknum pejabat ini. Jika tidak, ini bisa menjadi bumerang bagi Pemkab Aceh Tengah. Tidak hanya dari sisi SDM, tetapi juga pemahaman soal komunikasi publik,” tegas sumber tersebut.
Secara umum, para pakar hukum dan psikologi menyebutkan bahwa membocorkan informasi internal tanpa kewenangan merupakan tindakan serius karena menyangkut pelanggaran etika, kepercayaan, bahkan berpotensi masuk ranah hukum.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
