Namun, terdapat batas struktural yang tidak bisa dilampaui daerah. BPBD kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan desain huntara lintas kementerian, menentukan skema relokasi huntap, maupun mengonsolidasikan pembiayaan nasional.
Di sisi lain, skema pendanaan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga [BNPB, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, hingga ATR/BPN] memerlukan sinkronisasi kebijakan yang kuat agar tidak berjalan parsial.
Dalam konteks ini, Iman menilai tantangan utama bukan terletak pada kesiapan daerah, melainkan pada kebutuhan akan koordinasi dan keputusan lintas sektor di tingkat pusat.
HARAPAN AKAN KEJELASAN KEBIJAKAN NASIONAL
IMAN SUHERY menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat memberikan kerangka kebijakan yang lebih jelas dan terukur. Salah satunya melalui penetapan skema percepatan huntara dengan standar yang disesuaikan untuk masa tinggal lebih dari enam bulan.
Penguatan infrastruktur dasar seperti air bersih dan MCK, serta peningkatan kualitas bangunan, dipandang sebagai investasi kemanusiaan agar warga dapat menjalani fase pemulihan dengan lebih bermartabat.
Selain itu, keputusan mengenai huntap menjadi kunci. Kejelasan pola [apakah relokasi atau pembangunan in-situ] beserta skema pembiayaan dan garis waktu nasional akan memberikan kepastian bagi warga sekaligus pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan lanjutan.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
